TVRINews – Jakarta
Pemerintah perkuat pasokan pakan murah demi menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan usaha peternak rakyat secara nasional.
Stabilitas biaya produksi sektor perunggasan nasional mendapat perhatian serius dari pemerintah. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), distribusi komoditas pakan telah menjangkau puluhan ribu peternak di berbagai wilayah Nusantara guna menekan beban operasional yang selama ini menjadi tantangan utama di lapangan.
Berdasarkan data operasional hingga akhir Agustus 2026, realisasi distribusi komoditas tersebut telah menyentuh angka 127,43 ribu ton. Program ini melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk koordinasi ketat bersama Perum BULOG serta asosiasi peternak di puluhan provinsi. intervensi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi langsung para pelaku usaha peternakan yang disampaikan kepada pemangku kebijakan beberapa waktu lalu.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa negara berkomitmen hadir untuk melindungi kepentingan seluruh rantai pasok, mulai dari petani produsen hingga peternak pengguna. Pemerintah memastikan bahwa penugasan distribusi ini akan terus berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat peternak rakyat.
“Kami instruksikan agar program ini terus dilanjutkan tanpa keraguan selama peternak masih membutuhkan dukungan ketersediaan bahan baku,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan skema kebijakan ganda guna menciptakan keadilan ekonomi di sektor hulu dan hilir. Di tingkat hulu, perlindungan harga bagi petani produsen dijaga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas jagung pipilan kering sebesar Rp5.500 per kilogram.
Sementara itu, di tingkat hilir, para peternak memperoleh akses pembelian melalui program SPHP dengan harga terjangkau, yakni Rp5.000 per kilogram di gudang penyimpanan hingga batas maksimal Rp5.500 per kilogram sampai di lokasi peternak.
Direktur Pakan Kementerian Pertanian, Tri Melasari, menjelaskan bahwa pengawasan melekat terus dilakukan guna memastikan ketepatan sasaran distribusi serta menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan salah satu pihak.
“Fokus utama kami adalah memastikan ketersediaan pasokan sampai kepada peternak yang membutuhkan dengan harga yang rasional, tanpa mengabaikan keseimbangan nilai ekonomi di tingkat petani lokal,” ungkap Tri Melasari.
Saat ini, sisa alokasi pagu distribusi yang tercatat pada sistem pemantauan masih terus dioptimalkan. Pemerintah bahkan telah menyiapkan langkah antisipatif dengan mengusulkan penambahan kuota sebesar 150 ribu ton guna menghadapi dinamika kebutuhan pakan hingga penghujung tahun 2026. Usulan tambahan tersebut masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian untuk segera diputuskan melalui rapat tingkat menteri.
Melalui pendekatan komprehensif ini, ekosistem perunggasan nasional diharapkan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus menjamin ketersediaan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat luas.
