TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal pelaksanaan sejumlah agenda strategis yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.
Andre memandang pidato kenegaraan Prabowo tidak sekadar menyampaikan capaian pemerintah, tetapi juga memberikan arah kebijakan yang harus segera diterjemahkan ke dalam program konkret. Menurutnya, sejumlah agenda tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tugas Komisi VI, terutama dalam pembenahan BUMN, hilirisasi, hingga penguatan ekspor.
“Kami melihat banyak agenda Presiden yang membutuhkan pengawalan serius dari DPR. Karena itu, Komisi VI siap memastikan kebijakan yang menyangkut BUMN dan sektor strategis lainnya benar-benar dijalankan secara efektif dan memberikan hasil bagi masyarakat,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menilai penataan perusahaan negara menjadi salah satu agenda penting yang harus terus dikawal. Andre mengatakan proses efisiensi dan streamlining BUMN perlu diarahkan untuk membangun perusahaan negara yang lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak yang diefisienkan, tetapi seberapa besar perubahan itu mampu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Itu yang akan menjadi perhatian kami di Komisi VI,” ujarnya.
Andre juga menyoroti kebijakan ekspor komoditas melalui satu pintu yang disampaikan dalam rangkaian agenda pemerintah. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
“Kalau tata kelola ekspor kita diperkuat dan dilakukan secara terintegrasi, posisi tawar Indonesia tentu akan semakin baik. Komoditas strategis harus mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi negara,” tuturnya.
Terkait Danantara, Andre menyebut kerja sama antara Komisi VI DPR RI dan Danantara menjadi bagian penting dalam proses pembenahan BUMN. Ia menilai koordinasi antara DPR dan pengelola aset negara perlu terus diperkuat agar restrukturisasi perusahaan negara berjalan sesuai sasaran.
“Komisi VI dan Danantara harus terus membangun komunikasi yang produktif. Kita ingin setiap langkah penataan BUMN memiliki arah yang jelas, terukur, dan pada akhirnya memperkuat perusahaan negara,” kata Andre.
Andre pun mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap agenda transformasi BUMN. Ia berharap arahan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan terukur.
“Pidato Presiden memberikan energi positif sekaligus pekerjaan rumah yang besar. Kami di Komisi VI siap mengawal agar visi tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
