TVRINews – Jakarta
Pemerintah Intervensi Rantai Pasok Guna Redam Fluktuasi Harga Ayam dan Telur
Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan distribusi komoditas pangan menyusul lonjakan harga ayam dan telur di tingkat peternak dalam sepekan terakhir. Kebijakan ini ditempuh untuk menyeimbangkan stabilitas harga di pasar domestik sekaligus mengamankan pasokan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa memicu distorsi rantai pasok.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, harga jual komoditas di tingkat peternak wajib mematuhi ketentuan harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan kesepakatan terbaru dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, harga acuan pembelian untuk daging ayam ditetapkan sekitar Rp 25.000 per kilogram, sementara komoditas telur dipatok pada kisaran Rp 26.500 per kilogram.
"Kami telah berkoordinasi secara intensif dengan Kepala BGN untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, khususnya ayam dan telur," ujar Amran dalam keterangan pers yang dikutip Senin 27 Juli 2026. Ia menambahkan, negara akan memastikan harga di tingkat produsen tidak merosot di bawah ketentuan pemerintah guna melindungi kesejahteraan peternak rakyat.
Pangkas Perantara Rantai Pasok
Dalam skema baru ini, pemerintah memutuskan untuk mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebagai pengendali distribusi langsung, tanpa melibatkan Satgas Pangann guna memotong jalur distribusi panjang yang kerap dimanfaatkan oleh spekulan pasar.
Amran menginstruksikan agar seluruh dapur MBG memperoleh pasokan secara langsung dari para peternak lokal. Evaluasi internal kementerian menemukan adanya praktik pengambilan marjin keuntungan secara sepihak oleh oknum perantara dalam rantai pasok sebelumnya.
"Ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengambil keuntungan tidak wajar. Hal inilah yang harus segera dibenahi agar tidak merugikan peternak maupun anggaran program," tegasnya.
Dampak Program Makan Bergizi Gratis
Kenaikan harga ayam dan telur belakangan ini juga dipicu oleh peningkatan permintaan seiring kembali aktifnya kegiatan sekolah. Program MBG bertindak sebagai penyerap utama (off-taker) bagi hasil produksi pertanian nasional, yang mencakup jutaan petani, peternak, dan pekebun di seluruh nusantara.
Dengan volume kebutuhan yang masif, pemerintah menilai penataan tata niaga pangan mutlak diperlukan agar program kesejahteraan sosial ini berjalan efisien tanpa mengorbankan stabilitas daya beli masyarakat umum.
