TVRINews, Jakarta
Kepastian regulasi, transparansi informasi, dan konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, kredibilitas pasar perlu diperkuat melalui penerapan kebijakan yang terukur serta penegakan aturan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai persepsi investor domestik maupun asing sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kepastian institusional dan konsistensi arah kebijakan ekonomi. Hal tersebut mencakup stabilitas regulasi, perlindungan kontrak investasi, serta koordinasi antarlembaga pemerintahan.
“Investor membutuhkan kepastian institusional, bukan sekadar jaminan politik. Pemerintah harus menjaga kepastian kontrak, menertibkan regulasi, memperkuat tata kelola pasar modal, serta menyampaikan arah kebijakan secara konsisten,” kata Syafruddin dalam keterangan yang diterima tvrinews, Sabtu, 14 November 2026
Menurutnya, kepastian regulasi dan koordinasi pemerintahan yang baik dapat mengurangi persepsi risiko di kalangan investor. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan optimisme pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, mempercepat realisasi proyek, serta menciptakan tingkat imbal hasil yang lebih wajar.
Dampaknya tidak hanya terhadap aktivitas investasi, tetapi juga pada pembiayaan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Pentingnya pembenahan tata kelola pasar modal kembali menjadi perhatian setelah pasar saham Indonesia mengalami tekanan pada pertengahan Oktober lalu.
Kondisi tersebut menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi terkait kemungkinan penurunan klasifikasi indeks saham Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.
Sebagaimana disorot dalam laporan Bloomberg Businessweek Indonesia, pengumuman tersebut memicu koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Kekhawatiran investor global berkaitan dengan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, serta penegakan hukum dan pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menanggapi kondisi tersebut, Syafruddin yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas menilai perhatian MSCI perlu direspons melalui pembenahan tata kelola pasar modal secara konkret dan terukur.
Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi informasi, kualitas data, serta aksesibilitas pasar. Dengan demikian, investor memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar modal.
Selain pembenahan tata kelola, ia menilai keberlanjutan investasi juga membutuhkan strategi pemerintah dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Kepercayaan investor perlu ditopang oleh kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan kemampuan pemerintah menjaga iklim investasi yang kondusif,” ucap Syafruddin.
Ia menambahkan, realisasi investasi yang telah dicapai pemerintah merupakan modal penting untuk menjaga keberlanjutan penanaman modal pada periode berikutnya. Namun, capaian tersebut tidak secara otomatis menjamin masuknya investasi baru.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan transparansi kebijakan, memberikan perlindungan terhadap kontrak investasi, serta menerapkan regulasi secara konsisten.
Menurut Syafruddin, langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas pasar sekaligus memberikan keyakinan kepada investor untuk mengambil keputusan investasi dalam jangka panjang.










