Penulis: Fityan

---

TVRINews-Jakarta

Perdagangan Digital UNCTAD Laporan eT Ready perdana di G20 ini fokus pada penguatan ekosistem UMKM global dan digitalisasi berkelanjutan.

Indonesia secara resmi memperkuat posisinya sebagai kekuatan digital utama di Asia Tenggara dengan meluncurkan laporan eTrade Readiness Assessment (eT Ready). 

Dokumen strategis yang disusun bersama Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) ini menjadi landasan pacu bagi pelaku usaha domestik untuk menembus pasar internasional melalui ekosistem yang lebih terintegrasi.

Kajian komprehensif ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Kementerian Luar Negeri RI dan pemerintah Australia.

 Langkah ini menandai tonggak sejarah baru, di mana untuk pertama kalinya UNCTAD melakukan penilaian kesiapan perdagangan elektronik bagi negara anggota G20 dengan mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan ke dalam analisisnya.

Akselerasi Ekonomi dan Inklusi Global

Hingga tahun 2024, performa ekonomi digital Indonesia mencatatkan angka impresif sebesar US$ 90 miliar atau setara Rp 1.512 triliun. 

Angka ini mencakup lebih dari sepertiga total nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN, menegaskan peran krusial Indonesia dalam peta transformasi regional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, memberikan apresiasi atas komitmen Jakarta dalam menyinergikan daya saing dengan inklusivitas.

 Menurutnya, laporan ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen pemberdayaan.

"Laporan ini mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi, memberdayakan UMKM untuk menjangkau pasar daring, serta membangun kepercayaan publik dalam transaksi digital," ujar Moreno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 13 Februari 2026.

Pilar Kebijakan dan Fokus Keberlanjutan

Berbeda dengan kajian serupa di negara lain, laporan eT Ready Indonesia menyisipkan isu lintas sektoral sebagai prioritas. 

Fokus utama diarahkan pada partisipasi aktif perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah pelosok.

Tujuannya adalah memastikan bahwa distribusi kekayaan digital tidak terkonsentrasi di pusat kota semata.

Secara teknis, laporan ini membedah berbagai aspek vital, mulai dari infrastruktur teknologi, kerangka regulasi, hingga sistem pembayaran elektronik dan logistik.

Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri, Ditya Agung Nurdianto, menekankan bahwa hasil kajian ini akan menjadi kompas bagi arah kebijakan ekonomi nasional di masa depan.

"Temuan ini akan memandu Indonesia dalam menyelaraskan ekosistem e-commerce agar tumbuh lebih adil, aman, dan tangguh," ungkap Ditya. 

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sangat serius dalam memitigasi tantangan keamanan siber dan efisiensi logistik melalui kolaborasi internasional yang erat.

Melalui kemitraan dengan UNCTAD, Indonesia berupaya menciptakan cetak biru ekonomi digital yang tidak hanya tumbuh secara eksponensial dari sisi angka, namun juga kokoh secara fundamental dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

---

Editor: Redaktur TVRINews