Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan jika efesiensi anggaran yang saat ini tengah dijalankan pemerintah merupakan langkah nyata untuk menjaga kesehatan fiskal dan menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan. Hal tersebut, ia ungkapkan saat acara peresmian 1.072 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Palmerah, Jakarta pada Jumat, 13 Februari 2026 hari ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan tanpa langkah efisiensi yang tegas, potensi kebocoran anggaran akan semakin besar.
Presiden Prabowo juga menilai, jika praktik pemborosan seperti kegiatan seremonial yang tidak produktif, hingga budaya menggembungkan anggaran menjadi persoalan lama yang harus segera dihentikan.
“Kalau tidak kita hemat, uang ini bisa habis untuk memperkaya oknum. Kita ingin anggaran negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pelaksanaan rapat, seminar, konferensi, serta kunjungan kerja yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Menurutnya, pola tersebut harus diubah agar belanja negara lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata.
Dana hasil efisiensi tersebut, lanjut Presiden, akan dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Ia memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.
Pemerintah, kata dia, menjaga agar defisit anggaran tetap terkendali dan berada di bawah batas aman, yakni 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus menekan angka defisit agar semakin sehat.
“Saya ingin birokrasi kita lebih tertib. Saya ingin kekayaan negara dan aset-aset negara benar-benar terjaga,” ujarnya.
Sejak menjabat, Presiden Prabowo mengaku menemukan masih banyak celah kebocoran dan penghamburan anggaran. Karena itu, pembenahan sistem dan pengawasan menjadi fokus utama pemerintahannya.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani melakukan perubahan dan tidak menyerah dalam memperbaiki tata kelola negara.
Menurutnya, keberanian menetapkan target yang tinggi menjadi kunci agar Indonesia mampu berdiri sebagai bangsa yang kuat dan mandiri.
Editor: Redaksi TVRINews