Penulis: Intan Kw

---

TVRINews, Jakarta

Memasuki tahun pemilu 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimis akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dikarenakan aktivitas dari seluruh partai politik.

Oleh karena itu, untuk menghadapi tahun 2023, pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi. 

Baca Juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Coblos Gambar Partai, KPU RI: Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka

“Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita gak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam rilisnya, Senin, 9 Januari 2023.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut bahwa inflasi masih menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai volatile food atau bahan makanan. 

Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kinerja positif APBN 2022 yang telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

“Jangan lupa bahwa APBN 2022 mengeluarkan lebih dari Rp 550 triliun untuk subsidi BBM, elpiji dan listrik. Ini menyebabkan kenapa harga administered yang di atur pemerintah nggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika atau negara lain yang BBM nya naiknya luar biasa selama tahun 2022,” ucap Sri Mulyani.

Selain inflasi, Sri Mulyani menyebut defisit tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang masih sangat kuat dan terus berlanjut di 2023.

Di sisi lain, sejumlah reformasi yang telah dilakukan juga merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional. Salah satunya adalah berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sambut Baik Sejumlah Komitmen dan Kerjasama Indonesia - Malaysia 

“Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. Covidnya dikerjakan atau dikelola dan di manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN nya menjadi lebih sehat,” tutur Sri Mulyani.

---

Editor: Redaktur TVRINews