TVRINews, Jakarta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 (RUU P2 APBN 2024) dalam Sidang Paripurna ke-24 DPR RI, Selasa, 15 Juli 2025.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan oleh DPR terhadap RUU tersebut.
"Seluruh masukan, pandangan, dan kritik menjadi hal penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara ke depan," kata Sri Mulyani di hadapan anggota dewan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Selasa, 15 Juli 2025.
Baca Juga: Cak Imin: Rekening Penerima Bansos yang Main Judol Langsung Ditutup
Sri Mulyani menegaskan pemerintah sejalan dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Salah satunya dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia lewat sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi. Pemerintah juga telah mulai mengimplementasikan program makan bergizi gratis.
Di sisi lain, pemerintah berhasil menjaga inflasi tetap rendah, bahkan berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2024.
"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Sri Mulyani.
Terkait stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan makroekonomi, termasuk memperbaiki neraca pembayaran melalui penguatan neraca perdagangan, current account, dan capital account. Bank Indonesia juga terus menjalankan tugas stabilisasi dari sisi moneter.
Pemerintah turut menyoroti pentingnya peningkatan produksi migas nasional (lifting migas). Dalam hal ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk memperkuat operasi hulu migas.
"Berbagai upaya dilakukan, mulai dari percepatan proyek strategis, perbaikan regulasi, efisiensi operasional, hingga penerapan teknologi terbaru dalam eksplorasi dan produksi," tutur Sri Mulyani.
Sidang paripurna ini menjadi bagian penting dari proses pengesahan pertanggungjawaban anggaran negara, sekaligus refleksi atas arah kebijakan fiskal nasional menjelang akhir tahun anggaran berjalan.
