
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Sovereign Wealth Fund Danantara, defisit anggaran, dan rasio utang jadi sorotan dalam penilaian peringkat kredit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memberikan penjelasan terkait arah kebijakan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat Moody’s.
Menurutnya, sejak pembentukan Danantara, dividen yang sebelumnya masuk kas negara kini dialihkan ke Danantara, yang juga menjalankan fungsi investasi sebagai sovereign wealth fund (SWF).
“Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026.
Permintaan itu muncul menyusul laporan Moody’s yang menekankan pentingnya prediktabilitas kebijakan fiskal, komunikasi publik, dan koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan tata kelola perekonomian yang sedang berjalan.
Menurut Airlangga, hal tersebut perlu dijelaskan agar Moody’s memahami arah kebijakan fiskal Indonesia secara lebih jelas.
“Karena (kebijakan fiskal) tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Airlangga menekankan komitmen untuk menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 40 persen.
“Secara makro kami jaga,” tambahnya.
Moody’s saat ini mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.
Lembaga pemeringkat itu juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Editor: Redaktur TVRINews
