Penulis: Fityan

---

TVRINews-Jakarta

Kementerian Investasi bidik pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen melalui perbaikan sistem OSS dan hilirisasi strategis.

Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk realisasi investasi tahun 2026 sebesar Rp2.175,2 triliun. 

Angka ini mencerminkan lompatan signifikan dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1.895,6 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa peningkatan arus modal ini merupakan instrumen utama untuk memacu pertumbuhan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa  3 Februari 2026.

"Melalui masuknya investasi ini, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi mampu melampaui angka 6 persen. Ini adalah kontribusi nyata kementerian dalam menjaga tren pertumbuhan yang positif," ujar Rosan di hadapan anggota legislatif.

Modernisasi Sistem Perizinan

Guna merealisasikan target jumbo tersebut, Rosan memaparkan delapan program prioritas. Fokus utama terletak pada penguatan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Ia mengakui bahwa sistem yang ada saat ini memerlukan pembaruan menyeluruh karena kendala kecepatan teknis. Digitalisasi perizinan dianggap sebagai wajah utama pelayanan investasi Indonesia.

"Penyempurnaan OSS menjadi prioritas karena ini adalah ujung tombak pelayanan kita. Integrasi penuh akan meningkatkan kredibilitas, akselerasi, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor," tambah Rosan.

Hilirisasi dan Pemetaan Wilayah

Selain perbaikan sistem, pemerintah tengah mematangkan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis (HIS).

 Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penyediaan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dirancang untuk menonjolkan potensi spesifik di setiap daerah.

Strategi BKPM ke depan juga mencakup:

•     Pemasaran Terfokus : Memetakan peluang investasi berdasarkan keunggulan kompetitif wilayah.

•     Pendampingan Pelaku Usaha : Memberikan layanan pengawalan serta fasilitasi penyelesaian hambatan investasi di lapangan.

•     Diplomasi Internasional : Memperluas kerja sama dengan mitra strategis global untuk meningkatkan daya saing iklim investasi Indonesia.

Melalui pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan, pemerintah optimistis dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan efisien bagi pemodal domestik maupun asing.

---

Editor: Redaktur TVRINews