Penulis: Fityan

---

TVRINews – Jakarta

Pemerintah memperkuat bauran kebijakan fiskal dan kerja sama internasional guna memitigasi dampak ketegangan geopolitik global.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan penguatan bauran kebijakan strategis sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengancam rantai pasok energi global. 

Penguatan ini diambil untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur yang stabil di tengah fluktuasi pasar internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa ketegangan di jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi perhatian serius pemerintah. 

Gangguan pada jalur tersebut berpotensi memicu lonjakan harga komoditas energi yang dapat menekan inflasi domestik.

"Kami terus memantau dinamika di Timur Tengah. Langkah antisipasi diperlukan karena potensi gangguan rantai pasok global dapat berdampak langsung pada biaya energi dan logistik nasional," ujar Airlangga dalam keterangannya, yang dikutip Sabtu 18 April 2026

Fundamental Domestik yang Solid 

Meski dibayangi ketidakpastian global, indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang signifikan.

Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat tumbuh 5,11% pada tahun lalu, dengan proyeksi optimis mencapai 5,3% pada tahun 2026. Ketahanan ini didorong oleh konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari separuh struktur ekonomi nasional.

Pemerintah juga melaporkan bahwa rasio utang luar negeri tetap terjaga pada level yang aman, didukung oleh sektor perbankan yang memiliki permodalan kuat serta likuiditas yang memadai untuk menopang stabilitas sistem keuangan.

Bauran Kebijakan dan Hilirisasi 

Dalam upaya memperkuat benteng ekonomi, Jakarta menerapkan strategi dua arah: optimasi fiskal dan koordinasi moneter. 

Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini difokuskan pada sektor produktif serta percepatan stimulus sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

(Grafis: TVRINews.com/FY)

Di bidang industri, agenda hilirisasi tetap menjadi prioritas utama untuk menciptakan nilai tambah tinggi dan memperluas lapangan kerja. 

Pemerintah juga mulai mengakselerasi transisi energi melalui program biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Diplomasi Ekonomi Internasional 

Sejalan dengan visi diversifikasi risiko, Indonesia kian agresif memperluas kemitraan strategis. Selain mempercepat penyelesaian perjanjian dagang seperti Indonesia-EU CEPA, pemerintah juga mempererat hubungan bilateral dengan Rusia, khususnya dalam pengamanan pasokan minyak mentah dan LPG melalui skema Government-to-Government (G2G).

Kunjungan kepresidenan ke Moskow sebelumnya telah membuka jalan bagi kerja sama jangka panjang di sektor manufaktur dan energi, termasuk penjajakan teknologi nuklir serta dukungan Rusia terhadap posisi strategis Indonesia di forum internasional seperti BRICS.

"Kolaborasi internasional dan diversifikasi akses pasar adalah kunci untuk memitigasi risiko global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global," tambah Airlangga.

Melalui integrasi kebijakan domestik yang disiplin dan diplomasi ekonomi yang lincah, Indonesia optimistis mampu menavigasi tantangan ekonomi global tahun ini dengan tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif.

---

Editor: Redaksi TVRINews