Penulis: Alfin

---

TVRINews, Jakarta

Klaim bahwa 60% rakyat Indonesia miskin ramai diperbincangkan. Namun faktanya, angka itu bukan mengacu pada kemiskinan absolut, melainkan standar pengeluaran negara maju. 

Klaim yang menarasikan “6 dari 10 rakyat Indonesia miskin” itu belakangan ramai disebarkan di media sosial. Dan klaim tersebut mengutip laporan Bank Dunia edisi April 2025, yang menyebut 60,3% penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah US$6,85 per hari (sekitar Rp108 ribu). Tapi, benarkah itu artinya mayoritas rakyat Indonesia miskin?

Pengamat ekonomi dari Binus University, Doddy Ariefianto menjawab tidak sesederhana itu. US$6,85 adalah standar yang digunakan Bank Dunia untuk mengukur pengeluaran minimum di negara berpendapatan menengah atas, seperti China. Menurutnya ini bukan batas kemiskinan absolut, melainkan lebih pada ambang kesejahteraan ala negara maju.

Baca Juga: Foodtruck Days, Kulineran Sekaligus Cek Investasi Properti

Ia menyebut, Bank Dunia punya tiga standar pengukuran kemiskinan global:
US$2,15/hari untuk kemiskinan ekstrem
US$3,65/hari untuk negara berpendapatan menengah bawah
US$6,85/hari untuk negara menengah atas

Jika memakai standar US$3,65 yang lebih relevan untuk Indonesia saat ini, tingkat kemiskinan nasional per 2024 hanya 15,6%, atau sekitar 44 juta orang. Bahkan, kemiskinan ekstrem tinggal 1,3%.

“Angka 60% itu kontroversial—mendekati label negara gagal. Kita bukan negara gagal dan insyaallah tidak akan ke sana,” ujar Doddy Ariefianto, pengamat ekonomi dari Binus University, dikutip Jum'at, 16 Mei 2025.

Doddy menegaskan, kemiskinan tak hanya soal pengeluaran harian, tapi juga akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut mengonfirmasi, bahwa per September 2024, jumlah penduduk miskin hanya 24,06 juta jiwa, turun dari 25,22 juta jiwa pada Maret 2024.

Laporan Bank Dunia justru menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam fase transisi menuju kelompok negara berpendapatan menengah atas, bukan dalam krisis kemiskinan. Pemerintah pun terus menggulirkan program prioritas seperti bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, layanan kesehatan, dan makan bergizi gratis di sekolah.

---

Editor: Redaktur TVRINews