TVRINews – Jakarta
Laporan terbaru mengungkap potensi manipulasi faktur senilai puluhan miliar dolar di tengah perdebatan kebijakan bea keluar.
Tata kelola sektor energi Indonesia kini berada di bawah sorotan tajam setelah sebuah studi komprehensif mengendus adanya celah kebocoran masif dalam aktivitas ekspor komoditas andalannya.
Praktik manipulasi faktur perdagangan (trade misinvoicing) diduga kuat menjadi instrumen utama yang mengaburkan nilai riil transaksi ekspor batu bara lintas negara selama satu dekade terakhir.
Laporan riset yang dirilis oleh lembaga kajian ekonomi NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2015 hingga 2024, akumulasi ketidaksesuaian pencatatan finansial pada komoditas batu bara ini diestimasi menembus angka USD 20,0 miliar.
Fenomena tersebut mencakup dua modus operandi utama, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai aktual (under-invoicing) senilai USD 13,5 miliar, serta penggelembungan nilai transaksi (over-invoicing) yang mencapai USD 6,5 miliar.
Pola Geografis dan Arus Dana Gelap
Analisis mendalam terhadap data perdagangan internasional menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini tidak terjadi secara acak, melainkan membentuk pola geografis yang sangat spesifik. Pasar tradisional terbesar Indonesia menjadi episentrum utama bagi indikasi penekanan nilai transaksi.
"Dari total estimasi under-invoicing sebesar USD 13,5 miliar, lebih dari separuhnya, yakni USD 7,9 miliar atau sekitar 58,63 persen merupakan perbedaan pencatatan dengan India," tulis laporan NEXT Indonesia Center dalam publikasi resminya yang berbasis olahan data UN Comtrade dikutip Minggu 24 Mei 2026.
Selain India, laporan tersebut menempatkan Korea Selatan di posisi kedua dengan porsi selisih sebesar 8,94 persen, disusul oleh sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand.
Para analis menilai motivasi di balik penekanan nilai ekspor ini erat kaitannya dengan upaya korporasi untuk meminimalkan beban kewajiban domestik, seperti royalti produksi.
Berdasarkan regulasi Pemerintah Indonesia, tarif royalti bergerak progresif antara 5 hingga 13,5 persen yang nilainya bergantung pada Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta tingkat kalori komoditas.
Selain itu, tindakan ini juga diduga mengitari aturan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan produsen memasok 25 persen hasil tambang untuk kebutuhan dalam negeri dengan patokan harga khusus USD 70 per metrik ton.
Sebaliknya, anomali berupa penggelembungan nilai ekspor (over-invoicing) justru memusat secara ekstrem pada koridor perdagangan yang secara volume bukan merupakan tujuan utama.
Bangladesh mencatat porsi dominasi yang luar biasa besar, menyerap hingga 66,13 persen dari total potensi manipulasi positif ini, atau setara dengan USD 4,29 miliar. Para pakar ekonomi menduga pola ini digunakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi masuknya arus modal gelap (illicit financial flows) ke dalam sistem keuangan domestik dengan dalih pembayaran ekspor legal.
Dilema Kebijakan Fiskal
Krisis transparansi ini mencuat ke permukaan bertepatan dengan momentum krusial ketika pemerintah tengah merumuskan instrumen fiskal baru guna mengoptimalkan pendapatan negara melalui penerapan bea keluar ekspor batu bara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan fisik maupun administratif di pintu-pintu keluar perdagangan internasional. Pihaknya mengindikasikan bahwa otoritas fiskal tidak boleh lagi absen dalam memantau pergerakan komoditas strategis ini.
"Jadi saya mau hantam under-invoicing. Sama ekspor ilegal. Sebelumnya gak bisa masuk. Barangnya udah berangkat. Lalu dikasih surat pemberitahuan. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena ekspor," ujar Purbaya dalam sebuah pernyataan resmi di jakarta (21 April 2026).
Rencana awal yang mengemuka mencakup pengenaan tarif bea keluar berkisar antara 1 hingga 5 persen. Namun, implementasi kebijakan ini ditunda menyusul koordinasi intensif dengan sektor teknis terkait.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah wajib mengalkulasi dampak regulasi ini secara hati-hati agar tidak menekan daya saing industri pertambangan nasional.
"Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor," jelas Bahlil.
Signifikansi Global dan Urgensi Reformasi
Sebagai produsen utama yang menguasai sekitar 28,31 persen pangsa pasar ekspor global, setiap distorsi angka dalam perdagangan batu bara Indonesia berdampak langsung pada kalkulasi ekonomi internasional.
Terlebih lagi, sektor ini menyumbang lebih dari 10 persen terhadap total ekspor nasional, dengan nilai perdagangan tahunan rata-rata mencapai USD 30,6 miliar sepanjang lima tahun terakhir.
Lonjakan volume produksi pertambangan yang melonjak drastis dari 461,6 juta ton pada tahun 2015 menjadi 836,1 juta ton pada akhir tahun 2024 dinilai tidak diimbangi dengan modernisasi sistem pengawasan yang memadai.
